Xi Jinping bukan hanya Presiden Republik Rakyat Tiongkok—ia adalah figur sentral dalam transformasi besar-besaran yang terjadi di negara berpenduduk terbanyak di dunia tersebut. Dengan visi nasionalistik dan pendekatan kepemimpinan yang kuat, Xi telah mengubah wajah Tiongkok dari dalam ke luar. Namun, di balik pencapaian dan karisma kepemimpinannya, terdapat juga kontroversi, tantangan, dan pertanyaan besar tentang masa depan negara tersebut di bawah kekuasaannya.

Latar Belakang dan Awal Kehidupan

Xi Jinping lahir pada 15 Juni 1953 di Beijing. Ia adalah putra dari Xi Zhongxun, salah satu pendiri Republik Rakyat Tiongkok dan tokoh penting dalam Partai Komunis Tiongkok (PKT). Ayahnya sempat menjadi Wakil Perdana Menteri, tetapi kemudian disingkirkan selama Revolusi Kebudayaan (1966–1976), sebuah masa kelam dalam sejarah Tiongkok yang dipicu oleh Mao Zedong.

Sebagai anak dari “princeling” (keturunan elit partai), Xi mengalami kehidupan yang kontras. Ketika ayahnya disingkirkan, ia juga ikut merasakan penderitaan politik dan sosial. Pada usia remaja, Xi dikirim ke desa Liangjiahe di provinsi Shaanxi sebagai bagian dari program “pengiriman ke pedesaan” yang digagas oleh Mao. Di sana, ia hidup dalam kondisi sangat sederhana—tinggal di gua dan bekerja sebagai petani. Pengalaman ini diyakini membentuk karakter Xi menjadi pekerja keras, tahan banting, dan berorientasi pada stabilitas.

Karier Politik: Dari Daerah ke Puncak Kekuasaan

Setelah Revolusi Kebudayaan berakhir, Xi masuk ke Universitas Tsinghua—salah satu kampus paling bergengsi di Tiongkok—dan mempelajari teknik kimia. Ia mulai menapaki karier politik di tingkat lokal, bertugas di beberapa provinsi seperti Hebei, Fujian, Zhejiang, hingga akhirnya menjadi Sekretaris Partai di Shanghai.

Reputasinya sebagai pemimpin yang bersih dari korupsi, pragmatis, dan efisien, membuatnya cepat naik ke posisi pusat. Pada tahun 2007, ia masuk ke dalam Komite Tetap Politbiro—struktur kekuasaan tertinggi di Tiongkok. Hanya lima tahun kemudian, pada 2012, Xi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis, dan pada 2013 ia menjadi Presiden Republik Rakyat Tiongkok.

Kebijakan Anti-Korupsi: Membangun Legitimasi

Salah satu kebijakan paling mencolok dari masa pemerintahan Xi adalah kampanye besar-besaran anti-korupsi. Kampanye ini menyasar pejabat “harimau dan lalat” (tingkat tinggi dan rendah). Hasilnya luar biasa: lebih dari 1,5 juta pejabat dihukum karena korupsi, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Zhou Yongkang (mantan kepala keamanan dalam negeri).

Kampanye ini bukan hanya soal moralitas, tapi juga strategi politik. Dengan menyingkirkan rival-rival potensial dan memperkuat loyalitas dalam tubuh partai, Xi mengkonsolidasikan kekuasaan lebih dari pendahulunya. Namun, sebagian pengamat menyebut kampanye ini juga sebagai alat politik untuk memperkuat dominasi pribadi Xi.

Sentralisasi Kekuasaan dan Perubahan Konstitusi

Salah satu perubahan paling signifikan dalam era Xi adalah penghapusan batas masa jabatan presiden pada tahun 2018. Sebelumnya, presiden hanya bisa menjabat maksimal dua periode lima tahun. Namun, di bawah Xi, konstitusi diamandemen sehingga membuka jalan baginya untuk memimpin tanpa batas waktu yang ditentukan.

Langkah ini menimbulkan kekhawatiran internasional tentang potensi kembalinya pemerintahan otoriter jangka panjang di Tiongkok. Dalam sistem politik Tiongkok, presiden hanyalah satu dari tiga posisi kunci. Namun, karena Xi juga memegang jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Ketua Komisi Militer Pusat, ia memiliki kendali penuh atas seluruh struktur kekuasaan di negara tersebut.

Nasionalisme dan Ideologi Xi Jinping

Xi mempopulerkan konsep “Impian Tiongkok” (Chinese Dream) yang mencerminkan keinginan untuk mengembalikan kejayaan bangsa dan memperkuat identitas nasional. Ia mendorong kebijakan “peremajaan nasional” yang mencakup pembangunan militer, kemajuan teknologi, dan pengaruh global.

Pemerintahan Xi juga memperkuat kontrol ideologi. Buku-buku pelajaran, media massa, hingga budaya pop dipantau dan diarahkan untuk mencerminkan nilai-nilai sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Ia bahkan menciptakan “Pemikiran Xi Jinping” yang kini diajarkan di sekolah-sekolah dan universitas sebagai pedoman ideologis resmi negara.

Kebijakan Luar Negeri: Tiongkok sebagai Kekuatan Global

Di bawah Xi, Tiongkok menjadi lebih tegas di panggung dunia. Inisiatif Belt and Road (BRI) adalah strategi besar untuk membangun infrastruktur global dan memperluas pengaruh ekonomi Tiongkok ke lebih dari 140 negara. Proyek ini mencakup pelabuhan, jalan, jalur kereta api, dan zona ekonomi khusus di berbagai wilayah.

Namun, pendekatan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang “diplomasi jebakan utang,” di mana negara-negara berkembang terjerat utang kepada Tiongkok. Hubungan dengan AS juga memburuk di bawah Xi, terutama terkait isu perang dagang, teknologi (seperti Huawei), Taiwan, dan Laut Tiongkok Selatan.

Tantangan Dalam Negeri: Ekonomi dan Pengawasan

Perekonomian Tiongkok yang sempat tumbuh pesat kini menghadapi tekanan besar, mulai dari perlambatan ekonomi global, dampak pandemi COVID-19, hingga meningkatnya pengangguran. Di sisi lain, pemerintah memperketat kontrol terhadap perusahaan teknologi, termasuk Alibaba dan Tencent, dalam rangka mengatur “ekonomi platform.”

Sistem pengawasan massal di bawah Xi juga sangat canggih. Dengan teknologi pengenalan wajah, sistem kredit sosial, dan internet yang diawasi ketat, pemerintah Tiongkok mampu memantau aktivitas warganya secara luas. Pendekatan ini dianggap efektif menjaga stabilitas, tetapi menuai kritik karena membatasi kebebasan sipil.

Isu HAM dan Kontroversi Internasional

Salah satu kontroversi terbesar dalam kepemimpinan Xi adalah isu hak asasi manusia, khususnya di wilayah Xinjiang, di mana pemerintah Tiongkok dituduh melakukan penahanan massal terhadap etnis Uighur di kamp-kamp “re-edukasi.” Pemerintah Tiongkok menyatakan itu adalah bagian dari kampanye anti-ekstremisme, tetapi dunia internasional menilai itu sebagai pelanggaran serius HAM.

Penindasan terhadap gerakan demokrasi di Hong Kong juga memicu kritik tajam. Penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional pada 2020 dianggap menghapus prinsip “satu negara, dua sistem” yang dijanjikan saat penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok pada 1997.

Kesimpulan: Xi Jinping dan Arah Masa Depan Tiongkok

Xi Jinping adalah figur besar yang membentuk Tiongkok modern. Ia membawa stabilitas politik, kekuatan ekonomi, dan status global yang lebih besar bagi negaranya. Namun, ia juga mengubah Tiongkok menjadi negara dengan sistem politik yang lebih tertutup, sentralistik, dan diawasi ketat.

Dengan perubahan konstitusi dan posisi yang sangat kuat, masa depan Tiongkok berada di tangan Xi Jinping untuk waktu yang belum bisa dipastikan. Ia dipandang sebagai tokoh visioner oleh sebagian, dan sebagai simbol kembalinya otoritarianisme oleh sebagian lain.

Satu hal yang pasti: Xi Jinping adalah pemimpin yang akan terus membentuk lanskap politik, ekonomi, dan sosial dunia untuk tahun-tahun mendatang.